Enrekang Krisis BBM,Nur Ichsan Angkat Bicara

(Nur Ichsan Sekretaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kabupaten Enrekang)

Enrekang.fs.com — Kelangkaan atau sulitnya masyarakat mendapatkan BBM jenis bensin di sejumlah SPBU Pertamina di Kabupaten Enrekang menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.

Antrean kendaraan yang panjang, masyarakat yang harus berpindah dari satu SPBU sampai ke penjual eceran lainnya untuk mendapatkan BBM terkhususnya di Enrekang kota, hingga ketidakpastian mengenai ketersediaan stok merupakan kondisi yang secara langsung mengganggu aktivitas masyarakat.

BBM bukan sekadar komoditas ekonomi. Bagi masyarakat Enrekang, BBM merupakan kebutuhan dasar yang menopang mobilitas petani, pedagang, pelajar, pekerja, pelaku UMKM, angkutan umum hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Karena itu, Ichsan Sekretaris bidang Hikma Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kabupaten Enrekang mempertanyakan bagaimana sebenarnya kondisi distribusi dan ketersediaan BBM di Kabupaten Enrekang.
Apakah persoalan ini disebabkan oleh keterlambatan distribusi? Apakah terdapat persoalan kuota? Apakah terjadi peningkatan konsumsi? Ataukah ada persoalan dalam pengawasan penyaluran BBM di tingkat SPBU?Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
Kami tidak ingin masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah Kabupaten Enrekang bersama Pertamina dan pihak terkait harus memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi stok BBM, pola distribusi, jumlah pasokan yang masuk ke Enrekang, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ketika BBM sulit diperoleh, dampaknya tidak berhenti di antrean SPBU.
Petani membutuhkan BBM untuk mobilitas dan aktivitas produksi. Pedagang membutuhkan BBM untuk distribusi barang. Sopir angkutan membutuhkan BBM untuk bekerja. Masyarakat membutuhkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka yang terjadi adalah biaya ekonomi masyarakat ikut meningkat.

Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika persoalan sudah menjadi viral. Pemerintah harus memiliki sistem deteksi dini terhadap persoalan distribusi kebutuhan dasar masyarakat.

Kami juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap BBM bersubsidi harus dilakukan secara serius. Jangan sampai BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru mengalami penyimpangan, penimbunan, pembelian berulang, atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

BPH Migas sendiri dalam sejumlah evaluasinya menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM dan ketepatan data dalam proses penyaluran.

PC IMM Kabupaten Enrekang mendesak Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk tidak hanya menunggu penjelasan dari pihak Pertamina.

Pemerintah harus turun langsung melakukan koordinasi dan pengawasan bersama Pertamina, BPH Migas serta aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Kami meminta setidaknya dilakukan beberapa langkah konkret:

1. Melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok BBM di seluruh SPBU di Kabupaten Enrekang.
2. Memastikan jadwal dan volume distribusi BBM ke masing-masing SPBU berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Membuka informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Enrekang.
4. Memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
5. Memastikan tidak terjadi praktik pembelian berulang yang merugikan masyarakat pengguna lainnya.
6. Menyediakan langkah antisipasi apabila terjadi keterlambatan pasokan atau peningkatan permintaan.
7. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM Kabupaten Enrekang berdasarkan aktivitas ekonomi dan jumlah kendaraan masyarakat.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap persoalan sosial, politik dan kebijakan publik, IMM tidak ingin persoalan BBM ini berhenti sebagai keluhan masyarakat.

Negara memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan energi masyarakat tersedia secara adil, terjangkau dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Enrekang juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari buruknya koordinasi ataupun lemahnya pengawasan distribusi.

Oleh karena itu, PC IMM Kabupaten Enrekang meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pasokan BBM di Enrekang dan meminta Pemerintah Kabupaten Enrekang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan.Kami sedang mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab memastikan rakyat Enrekang tidak kesulitan mendapatkan BBM.Sebab ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bensin, maka persoalannya bukan lagi sekadar persoalan SPBU.Itu adalah persoalan pelayanan publik. Dan ketika pelayanan publik terganggu, pemerintah wajib hadir. Tegas Ichsan

PC IMM Kabupaten Enrekang akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat.(her)