Penanda Tanganan MOU Bawaslu dengan KCD wilayah 4 dan Semua Kepala Sekolah SMA,SMK Sederajat Se Kab Sidrap

.

SIDRAP.FS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Dinas Pendidikan Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 6 Sidrap, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bawaslu Sidrap dalam memperluas pendidikan dan pengawasan partisipatif di lingkungan satuan pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran demokrasi dan kepemiluan sejak dini di kalangan pelajar.

Penandatanganan tersebut turut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, Muhardin, bersama Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Asmawati Salam, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Sidrap.

Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam membangun kolaborasi dengan sektor pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda.

Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran politik pelajar. Melalui kerja sama ini, Bawaslu berharap pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

“Pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan perlu ditanamkan sejak dini. Kami berharap melalui kerja sama ini, sekolah dapat menjadi salah satu ruang edukasi demokrasi bagi generasi muda, sehingga nantinya lahir pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, dan berani menolak segala bentuk pelanggaran pemilu,” ungkap Muhardin.

Sementara itu, Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga pendidikan merupakan salah satu langkah penting dalam memperluas jangkauan pendidikan pengawasan partisipatif.

Ia menilai pelajar, khususnya yang telah memiliki hak pilih maupun yang akan menjadi pemilih pada pemilu mendatang, perlu dibekali pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan pendidikan demokrasi yang lebih dekat dengan lingkungan pelajar. Tidak hanya mengenalkan tahapan pemilu, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi, mengenali potensi pelanggaran, serta berani berpartisipasi dalam pengawasan pemilu,” jelas Asmawati.

Di kesempatan yang sama, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap kolaborasi antara Bawaslu dan satuan pendidikan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan wawasan kepemiluan serta membentuk karakter peserta didik yang memiliki kesadaran demokrasi.

Menurutnya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, sinergi dengan Bawaslu diharapkan dapat mendukung penguatan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.

Penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif antara Bawaslu Sidrap dan satuan pendidikan, mulai dari sosialisasi kepemiluan, pendidikan politik bagi pemilih pemula, hingga penguatan pengawasan partisipatif di kalangan pelajar.

Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu Sidrap berkomitmen untuk terus membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat, termasuk generasi muda, demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil.(ersan)